Jusuf Kalla & Direksi Pertamina Diduga KKN Terminal Gas

Written By Gbrak News on Rabu, 08 Oktober 2014 | 11.37

GebrakNews – Ternyata informasi akun twitter Trio Macan beberapa waktu lalu mengenai adanya pertemuan gelap antara Direktur Utama PT Pertamina Karen Agustiawan dan Jusuf Kalla, yang difasilitasi Hari Karyuliarto Direktur Gas Pertamina, terbukti kebenarannya.

Hanya saja akun twitter @TM2000Back itu tidak tuntas memberi informasi detail mengenai substansi rapat ilegal Jusuf Kalla dan Karen Agustiawan, yang juga dihadiri oleh Ahmad Faisal mantan Direktur Niaga dan Pemasaran Pertamina itu.

Menurut LSM anti korupsi Migas Watch, pertemuan gelap Jusuf Kalla dan Karen Agustiawan itu, tidak semata-mata membahas peluang bisnis di Petral yang dapat dberikan Pertamina kepada JK dan kroni-kroninya, melainkan juga terkait dengan kerja sama antara Pertamina dan PT Bumi Sarana Migas (BSM), milik keluarga JK.

“Secara diam-diam Pertamina dan Jusuf Kalla telah menyepakati nota kesepahaman (MoU) tentang joint venture proyek pembangunan Land Base LNG Receiving Terminal Banten,” ujar Wiliam Zai Kepala Divisi Advokasi dan Litigasi Migas Watch, kepada wartawan, Selasa 7 Oktober 2014 di Menteng Huis, Jakarta Pusat.

Wiliam menambahkan, MoU (nota kesepahaman) itu dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada Senin, 12 Mei 2014 lalu. MOU itu ditandatangani oleh Direktur Perencanaan Investasi dan Manajemen Risiko Pertamina M Afdhal Bahaudin dan Direktur Bumi Sarana Migas, Solihin Kalla (putra kandung Jusuf Kalla).

Hari Karyuliarto Direktur Gas Pertamina bertindak sebagai inisiator dan guarrantor (penjamin) agar skema bisnis ini dapat direalisasikan.

“Kedua belah pihak (Pertamina dan Bumi Sarana Migas) setuju membentuk ‘working grup’ yang mempunyai tugas antara lain menyusun skema bisnis, skema pendanaan proyek, studi pasar serta pengembangannya,” ungkap Wiliam yang juga advokat pada JAP (Jaringan Avdokat Publik).

Selain itu, working grup juga melakukan analisa teknis dan operasi LNG Receiving terminal. Sedangkan pembiayaan proyek ditanggung bersama pihak Pertamina dan Bumi Sarana Migas.

Melalui MOU tersebut juga terungkap, Kedua belah pihak setuju membentuk working grup yang mempunyai tugas antara lain menyusun skema bisnis, skema pendanaan proyek, studi pasar serta pengembangannya.

Selain itu, working grup juga melakukan analisa teknis dan operasi LNG Receiving terminal. Sedangkan pembiayaan proyek ditanggung bersama pihak Pertamina dan Bumi Sarana Migas.

Atas dasar MOU tersebut, kemudian Jusuf Kalla melalui jasa Hari Karyuliarto bertemu dengan Karen guna menindaklanjuti skema bisnis diajukan Jusuf Kalla tersebut. Namun, karena MOU Pertamina dan PT Bumi Sarana Gas dinilai Karen berpotensi merugikan Pertamina /negara, Karen Agustiawan dengan tegas menolak skema Jusuf Kalla, dan memilih mengundurkan diri jika pihaknya (Pertamina) dipaksa menerima skema bisnis yang ditawarkan JK.

“Jadi, tak bisa dibantah bahwa pemerintahan Jokowi-JK akan bebas KKN. Belum resmi berkuasa, sudah menanam benih-benih KKN dan menjadi Mafia Migas baru di Republik Indonesia,” pungkas Wiliam.